Antropologi Politik : (Sebuah Pengantar)

ANTROPOLOGI POLITIK

Berkembangnya sesudah tahun 1940, ditandai dengan terbitnya buku African Political System dari  M. Fortos dan E.E. Evan Pitchard. Redcliffe Brown, penulis kata pengantar dalam buku tersebut menganggap bahwa: organisasi politik adalah organisasi yang melaksanakan aktifitas sosial yang menyangkut penjagaan keteraturan dan stabilitas masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, dengan menggunakan kekuasaan dan kalau perlu kekerasan secara absah.

Berdasarkan definisi tersebut, topik-topik yang termasuk dalam antropologi politik meliputi:

1.      masalah-masalah hukum adat

2.      organisasi kenegaraan

3.      organisasi perang

4.      organisasi kepemimpinan

5.      pemerintahan

6.      kekuasaan

Ahli antropologi akan membatasi diri pada masalah-masalah:

a.      organisasi kenegaraan� tentang evolusi terjadinya organisasi negara

b.      organisasi perang, tentang sebab timbulnya perang dan akibat timbulnya perangnya.

c.      Organisasi kepemimpinan, pemerintahan, kekuasaan

I. ORGANISASI KENEGARAAN

Ahli antropologi politik mempelajari bidang masalah evolusi terjadinya organisasi negara.

R.H. LOWIE

Suatu negara selalu merupakan masyarakat besar, yang menggabungkan berbagai masyarakat kecil menjadi satu, biasanya dengan kekerasan (penaklukan) & kemampuan berorganisasi tinggi.

N.H. FRIED

Mula-mula manusia hidup dalam masyarakat-masyarakat kecil yang didasarkan atas hubungan merata (egilitarian) antara para warganya. Dengan perkembangan sistem pembagian kerja yang lebih terperinci dalam masyarakat.

Timbulnya masyarakat bertingkat (range societies);

Penilaian atas fungsi dan pemanfaatan dari berbagai macam pekerjaan dalam masyarakat. Masyarakat bertingkat ini diatur oleh sistem kekerabatan. Dari masyarakat bertingkat ini berubah menjadi masyarakat berlapis.

Masyarakat berlapis (stratifield societies);

Masyarakat ini jumlah serta ragam dan ciri-ciri penduduknya lebih luas. Karena luas maka masyarakat berlapis tidak dapat diatur lagi oleh sistem kekerabatan sehingga membutuhkan sistem organisasi lain seperti: adat istiadat, sopan santun, upacara, simbolik (berdasarkan penilaian terhadap fungsi dan pemanfaatan yang berbeda). Dari masyarakat berlapis muncul masyarakat berorganisasi negara.

Masyarakat berorganisasi negara;

FRIED: suatu masyarakat dimana kekuasaan untuk mengawasi hubungan antar warga negaranya diatur oleh pranata-pranata yang mengatasi sistem kekerabatan/komuniti kecil. Pranata-pranata yang menyangkut organisasi kekuasaan adalah sistem hukum, birokrasi, pemerintahan dan angkatan bersenjata.

R. COHEN

Dalam karangan The Political System (1970)

Masyarakat manusia mula-mula terdiri dari kelompok-kelompok berburu kecil yang berbeda-beda tergantung dari keadaan lingkungan ekologinya, terutama topografi, iklim, flora dan fauna, khususnya jenis-jenis, sifat-sifat binatang yang diburu.

Pada mulanya kekuasaan berdasarkan senioritas, namun terus berkembang (timbulnya gejala eksogami-berkaitan jumlah keseimbangan wanita-pria) sehingga ada pranata yang berfungsi menangani masalah yang menyangkut hubungan antar kelompok.

E. SERVICE

Memusatkan perhatian pada masalah evolusi pemerintahan yang di definisikan sebagai suatu sistem birokrasi yang berfungsi untuk mengatur suatu masyarakat berdasarkan hak kekuasaan yang absah. Birokrasi disini maksudnya adalah sistem pengaturan oleh serangkaian kesatuan pengatur yang disusun bertingkat.

II. ORGANISASI PERANG

F. OTTERBEIN

Konsep perang: perkelahian bersenjata antar kesatuan politik yang menduduki wilayah tertentu.

Delapan sebab timbulnya perang:

1.      rasa agresi sebagai naluri

2.      rasa agresi karena frustasi

3.      perang sebagai pengaruh difusi

4.      perang dan ekologi (lingkungan alam)

5.      tujuan yang hanya dapat dicapai dengan kekerasan atau perang itu sendiri (mencari budak, wanita, harta, wilayah)

6.      struktur kebutuhan satuan patrilokal, kecenderungan pria dalam masyaraka akan kekerasan dan perang

7.      kesiapsiagaan militer

8.      perang dan evolusi kebudayaan. Perang merupakan unsur dalam salah satu tingkat evolusi manusia

III. ORGANISASI KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DAN KEKUASAAN

Ilmu antropologi politik membatasi perhatiannya pada masalah-masalah didalam masyarakat kecil, masyarakat pesesaan atau masyarakat negara kuno dan tradisional.

Didalamnya termasuk tentang:

a.    susunan pemeintahan desa

b.    penggantian pimpinan desa

c.    perebutan kekuasaan antar golongan sosial politik dalam masyarakat desa

d.    proses pemilihan kepemimpinan desa

e.    asas-asas demokrasi dalam masyarakat pedesaan

Pendekatan yang dilakukan oleh ahli antropologi politik adalah mementingkan aspek kebudayaan dan metode observasi.